UNIVERSALISME MINIMUM NILAI-NILAI HAM MENUJU UNIVERSALISME PLURALIS DALAM ISLAM

Studi tentang HAM akan terus dikaji dan dikembangkan utamanya saat dirasa masih ada ruang makna yang kosong, menuntut segera dipenuhinya. Konteks dialektika penalaran antroposentris ini selama didalami mesti di dalamnya nilai manfaat, plus pragmatisme, dengan ekspresi tafsir keadilan beragam: mulai dari pencarian universalisme minimum, bahkan hingga pluralis belakangan semarak ditelaah banyak pemikir kemanusiaan, sebagaimana Parekh, Bell, lain-lain. Pelbagai metode setrategi untuk memformulasikan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam sejumlah deklarasi baik internasional, nasional, regional atau sub-regional melibatkan pergumulan dialog lintas negara, budaya, antar-agama, keyakinan meraih intersubyektif sebagai minimum plural. Sekalipun substansi ditawarkan adalah moral, namun prakteknya tak bisa dilepaskan nuansa pragmatis tarikan geopolitik, disamping doktrin agama budaya. Adanya gap pada tataran teoritis praksis, perbedaan kepentingan politik lokal, transnasional, seterusnya meniscayakan munculnya ketidak-nayamanan penilaian istilah terkait moralitas HAM, sering disebut “hanya kepura-puraan (only in pretension), utopis, tidak produktif (unproductive). Melihat kenyataan ini, para kontemporer Barat semacam Bikhu Daniel Bell lainnya henti-hentinya tetap committed berjuang membuat pendekatan dianggap integratif, intersubyektif, komparatif serta applicable, seperti direkomendasikan Paraekh A. Bell. Karena itu, cara pandang moderat demokratis menyimpan suatu harapan memformulasi tengah “universalisme minimum”. Begitu pula Islam mutakhir, mau ketinggalan mencari lebih bermakna oleh Ahmed Naim tawaran teori “abrogasi”nya, al-Syathibi , istiqra al-ādi-nya, menukik lagi Jaseer Audah belakangan, menafsirkan maqasid al-Syari’ah system approach-nya. Dan kreatifitas pemikir-pemikir benih-benih norma spirit pluralis” Parekh mendapatkan enrichment baru khazanah tradisi tiga orang tersebut.